Kontroversi yang terjadi terkait dengan implementasi PPN 12% mulai Januari 2025 bersifat kontra produktif bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Ribut-ribut tanpa mencari solusi hanya akan karena akan menciptakan aksi defensif dari pelaku ekonomi, tak heran jika reventive inflation yaitu inflasi yang terjadi mendahului kebijakannya.

Oposisi sekalipun, baiknya mengambil langkah yang bijak dengan menunjukkan dampak positif dan negatif secara proporsional. Jika hanya bicara hal yang buruk maka hanya memperparah penolakan masyarakat yang pada akhirnya menciptakan sentimen negatif pada investor. Efeknya investor akan memindahkan modalnya keluar Indonesia karena khawatir akan merugi. Gejala ini sudah terjadi dengan hengkangnya modal asing (capital outflow) sebesar Rp 4,31 triliun di Pekan Ketiga Desember 2024 (BI, 2024). Hengkangnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia juga meningkat. Ini terlihat dari premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 26 Desember 2024 sebesar 76,02 bps, naik dibanding dengan 20 Desember 2024 sebesar 75,86 bps.

Untuk mencapai visi bersama mencapai Indonesia Emas 2045, semua pihak harus bersama-sama menjaga sentimen agar tetap positif. Tetap dengan jujur mengatakan data situasi yang sebenarnya adalah keharusan dalam menjaga fairness. Data yang menunjukkan risiko efek negatif dari implementasi PPN 12%  digunakan untuk menyusun mitigasi terbaik, memberikan saran jika ada celah yang bisa diperbaiki untuk meminimalkan risiko. Defisit anggaran adalah masalah yang harus segera diperbaiki. Protes tentang membengkaknya utang pemerintah menjadi tidak konsisten ketika cara untuk mengatasinya dengan meningkatkan pembiayaan dalam negeri lewat peningkatan pajak. Maraknya pemberitaan tentang PPN ini digunakan sebagai kesempatan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya terkait pajak. Ketika pemahaman masyarakat semakin baik terhadap manfaat pajak, diharapkan kesadaran membayar pajak semakin besar dan pemasukan pajak semakin baik.

Salah satu sumber utama ketidakpercayaan publik pada pemerintah adalah ketidaktegasan penegak hukum pada praktek korupsi. Siapapun tidak akan ada yang pernah rela 12% yang mereka sisihkan untuk pembangunan malah digunakan oleh para koruptor untuk memperkaya diri sendiri, dan digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dengan memelihara oligarki. Seolah-olah masyarakat hanyalah sapi perah ketika kaum elit membutuhkan susu untuk diminum, sementara mereka tidak menemukan rumput untuk dikunyah.

***

Naskah lengkap dapat dibaca disini

Ujang Mauludin- Statistisi Muda BPS Kota Cirebon 

Isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah menuai beragam kontroversi. Dari sisi pemerintah, kenaikan PPN dianggap perlu untuk mencapai beberapa tujuan strategis, di antaranya: (1) Meningkatkan pendapatan negara, (2) Mengurangi defisit anggaran, (3) Mendukung pemulihan ekonomi pasca-krisis seperti pandemi COVID-19, (4) Menyesuaikan dengan standar internasional, (5) Diversifikasi sumber pendapatan pajak, dan (6) Meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, bagi masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah dan menengah, kenaikan PPN berpotensi menambah beban ekonomi. Dampak yang dapat dirasakan antara lain: (1) Meningkatnya harga barang dan jasa, (2) Penurunan daya beli, (3) Beban ekonomi yang lebih berat, (4) Potensi inflasi, (5) Pengurangan konsumsi, serta (6) Ketidakpuasan yang dapat memicu ketegangan sosial.

Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam merealisasikan kenaikan PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN yang baru sebesar 12% akan diberlakukan paling lambat pada 1 Januari 2025, setelah sebelumnya tarif 11% diberlakukan sejak 1 April 2022. Kenaikan tarif ini sudah berlangsung selama 2,9 tahun, namun perlu dievaluasi apakah kebijakan ini sejalan dengan kondisi perekonomian saat ini, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan pendapatan per kapita.

Pertumbuhan Ekonomi
Inflasi dan Kenaikan Harga Pangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2024 tercatat 4,95% (year-on-year), meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan Triwulan II-2024 yang tercatat 5,05%. Beberapa sektor seperti Jasa Lainnya (9,95%), Transportasi dan Pergudangan (8,64%), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,33%) mengalami pertumbuhan pesat. Sementara sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang menyerap sekitar 28,18% dari tenaga kerja Indonesia, hanya mencatatkan pertumbuhan 1,69%. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor primer yang cenderung memiliki pendapatan lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas pangan dan cuaca.

Pada November 2024, Indonesia mengalami inflasi year-on-year (y-o-y) sebesar 1,55%, yang relatif terkendali, meskipun penurunan inflasi yang terlalu cepat juga dapat menandakan pelemahan ekonomi. Salah satu kelompok pengeluaran yang terus memberikan andil inflasi terbesar adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kenaikan harga bahan pangan seperti beras, sayur, minyak goreng, dan daging sering dipengaruhi oleh faktor cuaca, pasokan barang, dan biaya pengiriman. Meskipun kelompok ini memberikan kontribusi besar terhadap inflasi, sifat permintaan yang inelastis—di mana masyarakat tetap membutuhkan barang-barang tersebut meskipun harganya naik—membuat dampak inflasi semakin terasa, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan rendah.

Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,91%, dengan tingkat pengangguran tertinggi terjadi di daerah perkotaan (5,79%). Meskipun pengangguran di daerah perkotaan menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat pengangguran yang tinggi pada penduduk dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mencerminkan adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja. Ketidaksesuaian ini, ditambah dengan rendahnya lapangan pekerjaan di sektor-sektor produktif lainnya, membuat tingginya pengangguran di kalangan penduduk dengan latar belakang pendidikan menengah lebih rentan terhadap dampak kenaikan PPN.

Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Wilayah

Pada 2023, Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita Indonesia tercatat sebesar 74,96 juta rupiah, atau setara dengan 6,25 juta rupiah per bulan. Namun, perbedaan signifikan dalam pengeluaran per kapita antara daerah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia belum merata. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara keseluruhan perekonomian tumbuh, banyak penduduk yang masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas.

Keterkaitan Kenaikan PPN dengan Dampak Ekonomi

Kenaikan PPN yang dijadwalkan pada awal 2025 dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi barang dan jasa, seperti pangan dan kebutuhan sehari-hari. Terutama bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor dengan pendapatan lebih rendah, kenaikan PPN dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Pada saat yang sama, tingginya inflasi di sektor makanan dan konsumsi yang tidak elastis meningkatkan potensi terjadinya krisis daya beli.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh kondisi perekonomian, mengingat potensi dampak negatif dari kenaikan PPN pada inflasi, daya beli, dan ketimpangan ekonomi. Kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi harus lebih memperhatikan sektor-sektor yang rentan dan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

****

Belum lama ini kita bangsa Indonesia baru saja melakukan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serempak, tidak terkecuali Kabupaten Bogor. Momen Pilkada sebagai upaya untuk memilih pemimpin baru hendaknya juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah daerah. Masyarakat dapat bersama-sama menilai kinerja kepala daerah sampai akhir masa periode kepemimpinannya menggunakan indikator-indikator makro, sekaligus menjadikan indikator-indikator tersebut sebagai titik awal dalam periode pemerintahan kepala daerah terpilih.

Banyak indikator makro yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja daerah, yang salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas hidup suatu masyarakat dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tidak hanya pembangunan fisik yang perlu disoroti, tetapi pembangunan manusia juga tak kalah pentingnya. Keduanya merupakan dua aspek yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Pembangunan fisik, seperti infrastruktur, aksesibilitas, dan teknologi, memang menjadi fondasi yang mendukung kehidupan yang lebih baik. Namun, pembangunan manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial merupakan pilar yang lebih esensial dalam memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan kualitas yang lebih tinggi dan sejahtera. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor 

1. Dimensi Kesehatan: Umur Harapan Hidup yang Meningkat, Tantangan di Sektor Layanan Kesehatan Masih Ada 
2. Dimensi standar hidup layak: Meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita, namun masih di bawah upah minimum kabupaten (UMK). 

Kabupaten Bogor mencatatkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 yang belum terlalu menggembirakan. Capaian IPM Kabupaten Bogor pada tahun ini tercatat sebesar 73,63, meningkat 0,61 poin atau hanya 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bila diklasifikasikan berdasarkan level kualitasnya, Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kabupaten Bogor sudah berada pada level “tinggi” (70 ≤ IPM < 80). Namun Kabupaten Bogor masih berada pada ranking ke 16 dari 27 kabupaten/kota se Jawa Barat. Daerah penyangga ibukota lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok memiliki nilai IPM yang jauh melejit dibanding Kabupaten Bogor. IPM Kota Bogor tercatat sebesar 79,03 (“tinggi”) dan Kota Depok sebesar 83,05 (“sangat tinggi”). Jumlah penduduk yang hampir setara dengan tingkat provinsi (5,6 jutaan penduduk) dan wilayah yang tersebar luas (40 kecamatan, 435 desa/kelurahan) membuat Kabupaten Bogor masih harus bercucuran keringat untuk meningkatkan IPM nya. 

IPM Kabupaten Bogor yang meningkat disumbang oleh peningkatan semua dimensi penyusunannya, baik dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk Kabupaten Bogor. Dalam penghitungan IPM, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi konsep dari UNDP (United National Development Programme) sehingga dapat dibandingkan antar daerah dan antar negara. 

Peningkatan IPM salah satunya sangat dipengaruhi oleh kemajuan di sektor kesehatan, yang tercermin dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat. Bayi yang lahir pada tahun 2024 di Kabupaten Bogor diperkirakan dapat hidup hingga usia 74,90 tahun, lebih lama 0,23 tahun atau 0,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan umur harapan hidup ini menggambarkan adanya kemajuan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan kualitas pelayanan medis yang terus diperbaiki, dari fasilitas kesehatan dasar hingga rumah sakit. Salah satu data penyusun umur harapan hidup adalah angka kematian ibu dan bayi. Pemanfaatan akses layananan kesehatan turut berpengaruh dalam penurunan angka ini. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas), perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan mengalami peningkatan sebesar 2,4 persen poin pada tahun 2024 dibanding 2023. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang ada demi keselamatan ibu dan bayi kian meningkat. 

Meskipun terdapat peningkatan umur harapan hidup, masih terdapat ketimpangan dalam kualitas dan akses layanan kesehatan di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2023, dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, hanya 14 kecamatan yang terdapat rumah sakit umum (RSU). Pelayanan dan peralatan medis di RSU lebih lengkap dibanding fasilitas kesehatan lainnya, sehingga pasien akan lebih cepat tertangani dengan baik. Tidak hanya ketimpangan antar kecamatan, tetapi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kelompok masyarakat dengan status ekonomi yang berbeda harus menjadi perhatian. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah, sering kali kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan yang layak karena faktor biaya atau keterbatasan informasi mengenai fasilitas yang ada. Oleh karena itu, pemerataan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan program-program pencegahan penyakit dan promosi gaya hidup sehat di seluruh lapisan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam langkah-langkah pembangunan ke depan. 

Dimensi Pendidikan: Dibutuhkan akselerasi peningkatan harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). 

Pada dimensi pendidikan, Kabupaten Bogor juga mencatatkan perkembangan yang positif. Harapan lama sekolah (HLS) penduduk berusia 7 tahun pada 2024 meningkat menjadi 12,75 tahun, naik 0,11 tahun (0,87 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas yang sedikit mengalami peningkatan dari 8,37 tahun menjadi 8,39 tahun (0,24 persen). Pencapaian ini masih jauh dari target wajib belajar 9 tahun. 

Namun, meski ada perbaikan, peningkatan dimensi pendidikan relatif lambat. Dalam meningkatkan RLS dibutuhkan usaha yang lebih ekstra dibanding meningkatkan HLS. Sasaran peningkatan RLS adalah masyarakat berumur 25 tahun ke atas. Mereka akan lebih mementingkan untuk mencari nafkah ketimbang melanjutkan pendidikan. Program pendidikan gratis melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sangat diperlukan. Penyediaan anggaran dan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan harus dilakukan sampai wilayah terkecil dengan sinergitas dan koordinasi yang kuat antar berbagai pihak. 

Dalam meningkatkan HLS, terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan kualitas pendidikan. Beberapa daerah, terutama yang jauh dari pusat kota atau dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah, masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Kendala seperti kekurangan fasilitas, ketidakcukupan syarat luas tanah pembangunan sekolah, rendahnya rasio guru, angka putus sekolah, pernikahan dini, hingga terbatasnya pelatihan untuk tenaga pendidik di daerah, memperburuk ketimpangan pendidikan di Kabupaten Bogor. Selain itu, kesenjangan dalam pendidikan tinggi juga harus menjadi perhatian. Tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga soal bagaimana meningkatkan daya saing pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan keterampilan masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. 

Dimensi standar hidup layak diukur dari rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Ukuran ini lebih baik dibanding pendapatan. Masyarakat akan cenderung under bila ditanya mengenai pendapatan, sehingga pengeluaran akan lebih mendekati keadaan riil di masyarakat. Rata-rata pengeluaran riil per kapita menunjukkan peningkatan sebesar 3,68 persen (atau sekitar Rp 410 ribu), dari 11,15 juta rupiah pada 2023 menjadi 11,56 juta rupiah pada tahun 2024. Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang juga mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor ekonomi lokal. 

Meskipun ada peningkatan pengeluaran riil per kapita, tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang merata di seluruh kabupaten. Masyarakat Kabupaten Bogor yang bekerja di sektor formal, mendapatkan upah minimum sebesar 4,58 juta rupiah per bulan. Sedangkan rata-rata pengeluaran riil masih jauh di bawahnya, yaitu hanya sekitar 3,85 juta rupiah per bulan (asumsi: 1 keluarga terdapat 4 orang), karena tidak semua masyarakat Kabupaten Bogor bekerja pada sektor formal dengan kepastian pendapatan yang diterima setiap bulannya. Masih terdapat 44,71 persen masyarakat Kabupaten Bogor bekerja di sektor informal seperti wiraswasta tanpa pegawai yang dibayar, pekerja serabutan, dan pekerja keluarga tanpa upah. Kabupaten Bogor yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dan perdagangan berskala mikro kecil mempengaruhi pendapatan yang kurang layak dan tidak berkelanjutan dibanding sektor lainnya. 

Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan wilayah yang sangat luas, peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor yang masih lamban namun pasti dari tahun ke tahunnya menjadi sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Capaian ini menunjukkan komitmen dan kerja keras pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Dengan terus meningkatnya IPM, Kabupaten Bogor semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah maju di Jawa Barat, yang mampu menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya. 

Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, Kabupaten Bogor

*****

Penulis: 

Sarah Nurlaily, S.ST, M.E.K.K . (Stastisi Ahli Muda Kabupaten Bogor)

dan Agus Nuwibowo, S.Si.,MM (Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Bogor)

Pengangguran masih menjadi isu krusial yang dihadapi Pemerintah. Isu tersebut tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang lebih luas. Individu yang menganggur sering kali dipandang menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah. Kehidupan sehari-hari yang seharusnya dapat dipenuhi dari penghasilannya, namun tidak dapat tercukupi. Terbatasnya lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian Pendidikan dan ketidakcukupan keterampilan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas): (1) tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan; (2) tidak bekerja tetapi sedang mempersiapkan usaha; (3) tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) tidak bekerja serta tidak mencari pekerjaan karena telah diterima bekerja namun belum memulai. Penduduk yang sedang bersekolah, ibu rumah tangga, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena alasan tertentu tidak termasuk dalam kategori ini.

Menurut data BPS Kabupaten Bogor, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,34 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 8,47 persen. Terjadinya penurunan TPT ini dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan dari kinerja pemerintahan. Namun, diperlukan analisa lebih mendalam mengenai kondisi yang ada, terutama dalam konteks transformasi ekonomi yang terjadi.

Turunnya pengangguran tidak selalu baik. Hal ini tercermin dari sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dimana sekitar 32 persen merupakan lulusan sekolah dasar. Hanya 12 persen dari total tenaga kerja yang memiliki gelar sarjana. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam kualitas pendidikan formal yang berdampak langsung pada peluang kerja yang tersedia, dimana lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan masih sangat terbatas. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja berpengaruh signifikan terhadap jenis pekerjaan yang dilakukan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 44 persen tenaga kerja di Kabupaten Bogor tergolong dalam sektor informal, yang berisiko kehilangan pekerjaan akibat kurangnya jaminan kerja. Sektor informal ini mencakup status pekerjaan berusaha sendiri, pekerja bebas (serabutan), serta pekerja keluarga yang sering kali tidak memperoleh imbalan balas jasa.

Sektor industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Bogor. Kedua sektor ini menjadi prioritas utama yang menjadi perhatian Pemerintah, dikarenakan banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Kualitas tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, serta sektor perdagangan yang menjadi pilihan termudah untuk memulai bekerja, namun tidak menjamin keberlanjutan perekonomian yang layak, merupakan isu yang tak bisa diabaikan. Proses industrialisasi yang pesat seharusnya diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan agar tenaga kerja dapat bersaing dan memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. Sementara itu, sektor perdagangan yang tumbuh pesat telah menumbuhkan ketergantungan pada pola kerja yang sering kali tidak berkelanjutan. Banyak masyarakat yang terjebak dalam sektor ini karena kemudahan akses dan modal yang rendah, namun tanpa jaminan pendapatan yang layak. Hal ini berdampak pada kesenjangan ekonomi, dimana meskipun sektor perdagangan memberi peluang bagi sebagian orang untuk bekerja, tidak semua individu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pemerintah dan pelaku industri juga perlu untuk memerhatikan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dengan memberikan pelatihan yang relevan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perkembangan sektor industri dan perdagangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi laju industrialisasi, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu, penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bogor perlu ditelaah secara komprehensif. Angka yang rendah tidak selalu mencerminkan kualitas pekerjaan yang ada. Penting untuk mencapai keseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Kebijakan pemerintah harus difokuskan tidak hanya pada pengurangan angka pengangguran, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan pendidikan penduduk, agar mereka dapat berpartisipasi dalam lapangan kerja yang lebih baik dan berkualitas. Selain itu, kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

****

Penulis:

Siti Maulina Meutuah, S.Si. (Statistisi Ahli Muda Kabupaten Bogor)

Pasar tenaga kerja di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 menunjukkan dinamika yang menarik seiring dengan perkembangan ekonomi dan demografi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bogor mencapai 2,8 juta orang pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tercatat sebesar 66,30 persen yang menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Data BPS juga mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bogor mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 7,34 persen. Walaupun angka ini menunjukkan perbaikan, pengangguran masih perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Bogor adalah sektor jasa dan industri manufaktur. Masing-masing sektor ini memiliki kontribusi yang berbeda terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Fenomena di Pasar Tenaga Kerja

Fenomena yang terjadi di pasar tenaga kerja Kabupaten Bogor pada tahun 2024 mencakup beberapa aspek penting. Pertama, adanya pergeseran dalam jenis pekerjaan. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak pekerjaan baru yang muncul, khususnya di sektor digital dan kreatif. Hal ini mengubah pola kebutuhan keterampilan di pasar tenaga kerja. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan teknis dan digital semakin meningkat, sementara pekerjaan tradisional mulai mengalami penurunan permintaan.

Kedua, dampak pandemi Covid-19 masih terasa dalam dinamika pasar tenaga kerja. Meskipun perekonomian mulai pulih, banyak perusahaan di Kabupaten Bogor yang lebih memilih untuk melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan atau beralih ke sistem kerja yang lebih fleksibel, seperti kerja jarak jauh. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi pencari kerja, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Ketiga, fenomena urbanisasi yang terus berlanjut juga berdampak pada pasar tenaga kerja. Banyak penduduk dari daerah sekitar yang berpindah ke Kabupaten Bogor mencari peluang kerja yang lebih baik. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pencari kerja dan persaingan yang lebih ketat di pasar kerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja yang baru.

Target RPJPN 2045 Kabupaten Bogor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Untuk itu, Kabupaten Bogor telah menetapkan beberapa target yang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah melalui pengembangan pelatihan keterampilan yang berbasis pada kebutuhan industri. Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan dunia usaha untuk merancang program pelatihan yang relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Sehingga, angkatan kerja tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Di samping itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mendorong investasi di Kabupaten Bogor, terutama di sektor-sektor yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Upaya ini dilakukan dengan memberikan insentif bagi investor dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya investasi, diharapkan akan tercipta lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasar tenaga kerja Kabupaten Bogor pada tahun 2024 menunjukkan tanda- tanda perbaikan, meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Penurunan angka pengangguran dan perkembangan sektor-sektor baru memberikan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu adanya perhatian khusus terhadap perubahan pola kerja dan kebutuhan keterampilan yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Untuk mencapai target RPJPN 2045, diperlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Rekomendasi bagi pemerintah daerah adalah untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi pasar tenaga kerja secara berkala, serta menyesuaikan kebijakan yang ada dengan dinamika perkembangan yang terjadi.

Selain itu, penting untuk menggalang kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan guna memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Dengan demikian, melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan bahwa Kabupaten Bogor dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

*****

Penulis : 

Siti Maulina Meutuah, S.Si (Statistisi Muda Kabupaten Bogor)

Agus Nuwibowo, S.Si.,MM (Statistisi Madya Kabupaten Bogor)

Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan mengacu pada seberapa sensitif perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Secara umum, konsep ini mencoba untuk mengukur sejauh mana kemiskinan merespon terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Secara teoritis, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan bervariasi tergantung pada beberapa faktor di antaranya struktur dan pola pertumbuhan, distribusi pendapatan dan kekayaan, kebijakan publik, perkembangan inflasi dan harga, dan faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi perekonomian 

Secara empiris, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dapat diukur dengan mengamati perubahan tingkat kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dengan membandingkan persentase perubahan penduduk miskin dan Laju Pertumbuhan Ekonomi maka dapat dihitung tingkat elastisitas perubahan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Dari hasil penghitungan, untuk wilayah Kota Bandung, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan per tahun lebih kecil dari 1 atau E<1. Elastisitas per tahun pada 2023 sebesar -0,06, artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen di tahun ini menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar -0,06 persen. Hal ini dapat pula diartikan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan namun dampaknya tidak terlalu signifikan.

Selanjutnya, berdasarkan rumus elastistas dapat dihitung tingkat elastisitas perubahan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Kota Bandung secara keseluruhan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dengan menggunakan rata-rata dari data tahun 2018-2023. Dari hasil penghitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Bandung dalam periode 2018-2023 bersifat inelastis yang ditunjukkan dengan nilai E<1. Artinya, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan Kota Bandung namun tidak terlalu signifikan, di mana kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen ternyata menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar -0,01 persen dari total penduduk miskin. Interpretasi ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bandung. Sebagai catatan, fenomena pada periode 2018-2023 yaitu terjadinya pandemi Covid-19 dan masa pemulihan pasca Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian sehingga banyak faktor lainnya yang sangat mungkin memengaruhi keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan.

***

Penulis:

Vira Wahyuningrum - Statistisi Ahli Madya Kota Bandung

*******