Pengangguran masih menjadi isu krusial yang dihadapi Pemerintah. Isu tersebut tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang lebih luas. Individu yang menganggur sering kali dipandang menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah. Kehidupan sehari-hari yang seharusnya dapat dipenuhi dari penghasilannya, namun tidak dapat tercukupi. Terbatasnya lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian Pendidikan dan ketidakcukupan keterampilan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi.
Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas): (1) tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan; (2) tidak bekerja tetapi sedang mempersiapkan usaha; (3) tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) tidak bekerja serta tidak mencari pekerjaan karena telah diterima bekerja namun belum memulai. Penduduk yang sedang bersekolah, ibu rumah tangga, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena alasan tertentu tidak termasuk dalam kategori ini.
Menurut data BPS Kabupaten Bogor, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,34 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 8,47 persen. Terjadinya penurunan TPT ini dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan dari kinerja pemerintahan. Namun, diperlukan analisa lebih mendalam mengenai kondisi yang ada, terutama dalam konteks transformasi ekonomi yang terjadi.
Turunnya pengangguran tidak selalu baik. Hal ini tercermin dari sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dimana sekitar 32 persen merupakan lulusan sekolah dasar. Hanya 12 persen dari total tenaga kerja yang memiliki gelar sarjana. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam kualitas pendidikan formal yang berdampak langsung pada peluang kerja yang tersedia, dimana lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan masih sangat terbatas. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja berpengaruh signifikan terhadap jenis pekerjaan yang dilakukan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 44 persen tenaga kerja di Kabupaten Bogor tergolong dalam sektor informal, yang berisiko kehilangan pekerjaan akibat kurangnya jaminan kerja. Sektor informal ini mencakup status pekerjaan berusaha sendiri, pekerja bebas (serabutan), serta pekerja keluarga yang sering kali tidak memperoleh imbalan balas jasa.
Sektor industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Bogor. Kedua sektor ini menjadi prioritas utama yang menjadi perhatian Pemerintah, dikarenakan banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Kualitas tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, serta sektor perdagangan yang menjadi pilihan termudah untuk memulai bekerja, namun tidak menjamin keberlanjutan perekonomian yang layak, merupakan isu yang tak bisa diabaikan. Proses industrialisasi yang pesat seharusnya diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan agar tenaga kerja dapat bersaing dan memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. Sementara itu, sektor perdagangan yang tumbuh pesat telah menumbuhkan ketergantungan pada pola kerja yang sering kali tidak berkelanjutan. Banyak masyarakat yang terjebak dalam sektor ini karena kemudahan akses dan modal yang rendah, namun tanpa jaminan pendapatan yang layak. Hal ini berdampak pada kesenjangan ekonomi, dimana meskipun sektor perdagangan memberi peluang bagi sebagian orang untuk bekerja, tidak semua individu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Pemerintah dan pelaku industri juga perlu untuk memerhatikan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dengan memberikan pelatihan yang relevan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perkembangan sektor industri dan perdagangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi laju industrialisasi, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di Kabupaten Bogor.
Oleh karena itu, penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bogor perlu ditelaah secara komprehensif. Angka yang rendah tidak selalu mencerminkan kualitas pekerjaan yang ada. Penting untuk mencapai keseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Kebijakan pemerintah harus difokuskan tidak hanya pada pengurangan angka pengangguran, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan pendidikan penduduk, agar mereka dapat berpartisipasi dalam lapangan kerja yang lebih baik dan berkualitas. Selain itu, kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
****
Penulis:
Siti Maulina Meutuah, S.Si. (Statistisi Ahli Muda Kabupaten Bogor)
0 comments:
Posting Komentar